Sore itu, tanggal 13 September 2009, adalah waktu yang ditentukan oleh ibu-ibu kelompok 5 di desa Gempolsari untuk bertemu dan membayar cicilan pertama. Saat itu masih dalam bulan Ramadhan. Bosman, Paring, dan Saya kira-kira jam 4 mulai meluncur dari markas menuju desa Gempolsari. Di rumah yang telah disepakati sebagai tempat pertemuan kami menjumpai sejumlah orang sedang berkumpul. Bukan para ibu, namun para laki-laki.

Ternyata para Ibu sedang sibuk memasak untuk menyiapkan buka puasa. Para Ibu baru berdatangan beberapa saat kemudian. Itu pun cuma untuk membayar cicilan, karena, itu tadi, mereka masih harus memasak untuk buka puasa. Pertemuan yang sedianya akan diisi dengan diskusi dan sharing, akhirnya hanya diisi dengan pembayaran cicilan dan kesepakatan untuk pertemuan selanjutmya. Setelah para Ibu pulang, pertemuan lantas didominasi oleh para bapak yang sedari tadi memang sudah nongkrong di tempat itu.

Perbincangan yang muncul, tentu saja, tidak jauh-jauh dari persoalan pembayaran ganti rugi dari Lapindo yang tak selesai-selesai itu. Pada masyarakat korban lumpur, skema ganti rugi itu—selain pembayaran yang tak kunjung tuntas itu—ternyata juga banyak menerbitkan masalah baru. Luapan lumpur ini sendiri memang sudah membuat warga hidup berpisah. Hubungan kekerabatan antara warga desa  yang dulu begitu erat kini sudah menjadi sangat longgar. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka sudah tidak saling bertatap muka. Sehabis digusur lumpur, banyak dari mereka yang hidup berpencar di beberapa desa sehingga menjadi jarang berkumpul dan bertemu. Namun perpecahan yang lebih parah adalah justru yang ditimbulkan oleh ganti rugi itu sendiri. Hubungan antar darah daging antar  keluarga banyak yang terkoyak gara-gara berebut surat sertifikat untuk mendapatkan duit dari Lapindo. Banyak cerita beredar tentang pertikaian antara kakak dan adik karena berselisih tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan uang ganti rugi. Proses pembayaran yang dilakukan dengan cicilan semakin memperpanjang potensi konflik itu. Tak banyak yang bisa diperbuat untuk mengatasi perselisihan antar warga ini.

Sore itu kami ngobrol sampai menjelang senja. Beberapa ibu yang tadi pamit pulang untuk memasak mulai datang lagi. kali ini tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa makanan. Seorang ibu yang punya usaha jualan ikan bakar memberi kami sekantong ikan bakar lengkap dengan sambal dan lalapannya. Sementara seorang ibu yang meminjam kredit untuk usaha telor asin menyguhi kami butiran-butiran telor asin itu. Jika dihitung-hitung, barangkali yang disuguhkan kepada kami adalah keuntungan mereka hari itu. Saya dengar juga dari Paring jika hal sedemikian itu adalah hobi para ibu di desa Gempol ini. mereka kerap berbagi makanan dan atau tanpa perhitungan memberi oleh-oleh cukup banyak kepadanya. Sepertinya  tidak terpikir tentang akumulasi kapital oleh para ibu itu. Misalanya tentang bagaimanakah hitungan untung-rugi jika harus memberikan begitu banyak makanan kepada kami. Sedikit banyak, apa yang dilakukan para ibu tadi menunjukkan bahwa manajemen usaha yang mereka lakukan tidak selalu bersandar pada hitungan untung-rugi secara ekonomis. Faktor tentang kekeluargaan dan persaudaraan mungkin lebih menjadi pilihan utama bagi mereka. Orang jawa bilang: “tuno sathak, bathi sanak”, yang kurang lebih artinya: rugi secara ekonomis, tapi mendapatkan tambahan saudara. Hal semacam inilah yang menopang hidup mereka sedari dulu. Kekerabatan dan kekeluargaan menjadi jaringan pengaman sosial. Pertanyaannya sekarang adalah: adakah hal-hal semacam itu juga akan turut tenggelam bersama lumpur? Heru Prasetia